Manado – Meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik melatar belakangi organisasi profesi perkumpulan dosen pengajar Hukum Internasional Indonesia (ISILL) mengadakan konferensi bertajuk “Implementasi ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) dan Isu Keamanan di Kawasan Perbatasan”.
Diketahui, Acara ini ditujukan untuk memfasilitasi dialektika seluruh akademisi Hukum Internasional di Indonesia untuk dapat memiliki cakrawala pemikiran luas khususnya terkait peran ASEAN di Indo-Pasifik.
AOIP sendiri diinisiasi sejak tahun 2019 sebagai kerangka kerjasama terkait perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran. Akan tetapi dokumen AOIP yang diperkenalkan oleh ASEAN memiliki rumusan yang masih sangat umum tanpa disertai kejelasan rencana strategis untuk dapat diimplementasikan. Padahal kunci kesuksesan dari kerja sama internasional adalah agenda konkrit yang dapat dirasakan maanfaatnya negara anggota.
Salah satu narasumber Profesor Salawati Mat Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia mendukung narasi Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai negara maritim terbesar dan ketua di ASEAN, penting bagi Indonesia untuk ambil andil dalam kepemimpinan AOIP terlebih isu Indo-Pasifik sendiri kental dengan persoalan maritim seperti masalah lingkungan, polusi laut, eksploitasi sumber daya kelautan, kejahatan maritim transnasional, konektivitas maritim, ekonomi biru, dan kolaborasi ilmu kelautan.
Namun hal ini bukanlah tugas yang mudah bagi Indonesia. Setiap negara anggota mempunyai kepentingan dalam negeri masing-masing sehingga menyepakati rencana implementasi bersama akan menjadi sebuah tantangan. Mengoperasionalkan AOIP pada masa kepemimpinan Indonesia bisa menjadi warisan kebijakan luar negeri yang besar bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Strategi penerapan AOIP harus melibatkan rencana kerja multi-tahun yang konkrit dan mengumpulkan sumber daya dari negara-negara anggota ASEAN.
Profesor Nandang Sutrisno dari Universitas Islam Indonesia turut menambahkan bahwa setidaknya terdapat dua prioritas utama bagi AOIP: Pertama, dari sisi internal ASEAN, penting untuk meningkatkan integrasi perekonomian ASEAN dengan terlebih dulu mengefektifkan cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN intrade. Berbagai upaya ambisius terkait kebijakan diplomasi telah diambil dengan ditandatanganinya Perjanjian ASEAN tentang Perdagangan Elektronik di 2021; Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) ditandatangani pada tahun 2009; dan Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN yang sudah mulai dirumuskan tahun ini namun dari segi bisnis pangsa perdagangan dan investasi intra-ASEAN terus menurun. Selama periode 2012-2021, perdagangan barang intra-ASEAN meningkat sebesar 17,3 persen. Namun hal ini tidak signifikan dengan peningkatan perdagangan ekstra-ASEAN yang mencapai 40,2 dan porsinya terhadap total perdagangan turun dari 24,4 persen menjadi 21,3 persen. Demikian pula halnya dengan investasi asing langsung (FDI) intra-ASEAN turun dari 20,4 persen menjadi 13,1 persen dari total perdagangan.
Sementara prioritas ke-dua menurut Prof Nandang, penting pula menyusun strategi dari sisi eksternal. Langkah kongkrit yang dapat diterapkan adalah meningkatkan efektivitas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) serta menarik anggota baru khususnya dalam hal ini Amerika.
Keluaran acara ini nantinya akan disusun berupa publikasi artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional. Forum akan turut mencermati dan mengulas beberapa hasil penelitian ini nantinya dalam segmen hubungan internasional.
