Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kejutannya mengenai berita aktivis HMI yang membela Rocky Gerung dengan melakukan pembakaran bendera PDIP. Ia menyatakan bahwa tindakan pembakaran tersebut tidak pantas dilakukan.
“Berita di bwh ini mengagetkan. Masak, aktivis HMI membela Rocky Gerung (RG) dgn membakar bendera PDIP. Sy setuju dgn Presidium KAHMI Kalsel Fazlur Rahman bhw tindakan tsb tdk layak. Membela RG blh sj, tp tradisi HMI adl adu argumen, bkn membakar bendera.”Tulis Mahfud MD di Akun Twitternya mengomentari berita.
Mahfud menambahkan, “Kalau membakar bendera PDIP itu alasannya krn PDIP mengadukan RG ke polisi maka alasan itu jg keliru. Bgmn kalau bendera HMI dibakar hny, misalnya, krn HMI melaporkan org ke polisi? Adalah lbh baik seandainya mau membela RG dgn memberi bantuan hukum atau adu argumen scr terbuka.”
Pembakaran bendera PDIP dilakukan oleh sekelompok aktivis HMI dalam unjuk rasa mendukung Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Mereka membakar bendera PDIP saat aksi demonstrasi di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/8/2023).
Sekretaris Umum Korps Alumni HMI (KAHMI) Majelis Wilayah Kalimantan Selatan Fazlur Rahman mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembakaran bendera PDIP tersebut.
“Tidak pantas kita membakar bendera lembaga orang lain, ini hanya akan memperkeruh situasi. Bagaimana perasaan kita jika bendera HMI dibakar? Begitu juga kader PDIP, mereka bisa saja merespons dengan reaksi yang serupa.” ungkap Fazlur.
Fazlur menegaskan bahwa perbedaan pendapat terhadap pernyataan Rocky Gerung tentang Presiden Jokowi adalah bagian dari demokrasi. Namun, ia menilai bahwa menganggap PDIP sebagai partai yang arogan karena menggunakan jalur hukum adalah pandangan yang tidak tepat.
“Lebih tepatnya, kita seharusnya mengapresiasi PDIP karena menggunakan jalur hukum. Kita hidup di negara hukum. Jika menggunakan kekuatan massa, situasi hanya akan semakin rumit.” kata Fazlur.
Fazlur juga mengingatkan bahwa banyak alumni HMI yang ada dalam internal PDIP dan menduduki posisi strategis di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa alumni HMI berkontribusi dalam menjaga demokrasi di negara hukum.
“Sejarah menunjukkan Megawati dan PDIP selalu mengandalkan hukum dan konstitusi dalam menangani masalah.”tambahnya. (red/RaP)
