Jakarta Pusat, Journalistimes.com – Meskipun terdapat ketidakpastian dalam situasi ekonomi global saat ini, Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang telah melebihi 5% selama tujuh kuartal berturut-turut, bahkan mencapai 5,17% (year-on-year) pada triwulan II 2023.
Untuk menjaga momentum menuju visi Indonesia Maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu berada di kisaran 6–7%. Salah satu langkah penting untuk mencapai target ini adalah dengan memperkuat teknologi digital.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam penguatan digitalisasi di wilayahnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) secara virtual pada Selasa (03/10/2023).
Wapres menyoroti peran kunci pemerintah daerah sebagai Ketua Tim P2DD dalam mempercepat digitalisasi di wilayah masing-masing. Ini termasuk inovasi dalam transaksi keuangan berbasis digital yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, transparansi, akuntabilitas keuangan daerah, dan pelayanan publik.
“Semua aspek ini diharapkan akan berkontribusi pada percepatan dan kemajuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Contoh nyata dari pemanfaatan teknologi digital adalah penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah beralih ke platform digital.
“Salah satu keberhasilan dari digitalisasi adalah distribusi bantuan sosial yang mematuhi prinsip 6T: tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelasnya.
Wapres menambahkan bahwa pada tahun 2022, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencatat peningkatan sebanyak 84 pemerintah daerah yang telah mencapai tingkat digital. Secara keseluruhan, sekitar 52% dari total pemerintah daerah di Indonesia telah beralih ke digitalisasi.
“Namun, diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pemerintah daerah mengadopsi digitalisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia,” tambahnya.
Dalam konteks penggunaan teknologi digital, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital masyarakat. Ini membutuhkan kerja sama antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Wapres juga berharap bahwa digitalisasi daerah akan mendukung UMKM dan mempromosikan produk lokal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
“Pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah daerah, termasuk untuk mendukung UMKM dan memajukan produk lokal,” tambahnya.
Dalam konteks memperkuat P2DD, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Satgas P2DD, mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyediakan layanan digital yang mendukung retribusi dan pajak daerah.
“Saat ini, dari 27 BPD yang memiliki layanan perbankan digital, hanya 19 BPD yang memiliki QRIS. Selain itu, sekitar 261 Pemerintah Daerah (48,2%) masih mengalami kendala infrastruktur perbankan yang menjadi hambatan untuk implementasi ETPD,” ungkapnya.
Airlangga juga meminta dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat digitalisasi perbankan dan sistem informasi pemerintah daerah.
“Untuk mendukung inovasi dalam kebijakan P2DD, Satgas harus bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional,” tambahnya.
Dalam acara ini, Satgas P2DD memberikan penghargaan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023 dalam tiga kategori: TP2DD Provinsi, Kabupaten, Kota Terbaik; Program Unggulan Terbaik; dan Bank Pembangunan Daerah Terbaik.
Provinsi Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik. Sedangkan Kota Bogor, Tarakan, Makassar, dan Jayapura meraih penghargaan sebagai TP2DD Kota Terbaik. Kabupaten Kampar, Ciamis, Kutai Kartanegara, Bone Bolango, dan Manokwari meraih penghargaan sebagai TP2DD Kabupaten Terbaik.
Untuk kategori Program Unggulan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan program “Sulsel in Your Hand”, Kota Makassar dengan program “Sombere & Smart City”, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program “Si Pajol Betijak” meraih penghargaan sebagai yang terbaik.
Terakhir, Bank DKI dinobatkan sebagai Bank Pembangunan Daerah Terbaik dalam mendukung P2DD 2023.
Hadir dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Wapres, didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, juga turut
Hadiri dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Wakil Presiden, didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, turut aktif dalam diskusi dan memberikan arahan untuk memperkuat agenda digitalisasi daerah.
Acara Rakornas P2DD yang bertemakan “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, menunjukkan komitmen bersama untuk memajukan inovasi dan kebijakan dalam mendukung penguatan digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia.
Selain membahas penguatan infrastruktur digital dan transaksi keuangan berbasis digital, Rakornas ini juga memberikan penghargaan kepada para pelaku terbaik dalam upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Penghargaan ini mencakup kategori TP2DD Provinsi, Kabupaten, Kota Terbaik; Program Unggulan Terbaik; dan Bank Pembangunan Daerah Terbaik.
Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi dan kontribusi signifikan dari berbagai instansi dan pemerintah daerah yang telah berhasil mendorong kemajuan dalam digitalisasi di Indonesia.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan digitalisasi daerah akan terus berkembang, memberikan manfaat ekonomi dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.(*)
